Minggu, 05 April 2020
Penerima Kartu Pra Kerja berisi saldo Rp 7,6 juta, Juga mendapatkan insentif Rp 500 ribu setelah lolos seleksi.
Syarat dan cara mendapatkan Kartu Pra Kerja ada di artikel ini.
Kartu Pra Kerja adalah kartu yang diberikan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.
Kartu tersebut dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu sembako murah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pelatihan kejuruan yang akan menjadi salah satu fasilitas dalam program Kartu Prakerja akan mengikuti kebutuhan industri saat ini.
"Pelatihan itu akan mengikuti permintaan sehingga mendekatkan pencari kerja dengan penggunanya," kata Ida Fauziyah di halaman Istana Negara Jakarta, Kamis (5/12/2019), seperti dilansir Antaranews.com.
Ida ketika menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah agenda, salah satunya mengenai kemajuan Kartu Prakerja yang ditargetkan diluncurkan pada Maret 2020.
Menaker tengah melakukan inventarisasi kebutuhan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, bersama industri.
Setelah mendapatkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengarahkan balai latihan kerja memberi pendidikan kejuruan sesuai kebutuhan.
Selain penyesuaian pelatihan, para peserta program Kartu Prakerja juga mendapat insentif sebelum mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah berencana memberi Rp 500.000 per orang yang dapat dimanfaatkan untuk modal kebutuhan saat melamar pekerjaan.
Ida menjelaskan pemerintah tengah mematangkan program Kartu Prakerja sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
"Peraturan Presidennya sedang disiapkan kemudian nanti ada Project Manager Office.
Ya, mungkin butuh waktu hingga Maret. Yang pasti (dilaksanakan pada) 2020," kata Ida.
Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.
Program ini akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, sehingga mudah digunakan, terkontrol, dan akuntabel.
Pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja akan dilakukan melalui tiga metode, yakni metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau kombinasi keduanya.
Anggaran dana bantuan pelatihan dengan Kartu Prakerja melalui APBN sebesar Rp10 triliun yang diperuntukkan bagi 2 juta orang.
Pemerintah memberi batas bawah usia penerima kartu pra kerja yakni 18 tahun dan tanpa ada batas maksimal.
Sementara itu, penerima kartu pra kerja nantinya tidak boleh sedang menjalankan pendidikan formal serta harus Warga Negara Indonesia (WNI).
Mahasiswa Tak Bisa Ikut Pelatihan Kartu Prakerja
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa Kartu Prakerja akan menyediakan latihan barista hingga coding.
Lama pelatihan bervariasi mulai dari seminggu hingga tiga bulan.
Namun, kartu prakerja ini hanya tersedia bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun.
Selain itu, penerima program vokasi ini pun adalah mereka yang tidak sedang sekolah formal.
"Kartu ini diberikan kepada mereka yang di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah.
Jadi kita tak berupaya mereka yang sekolah formal untuk ditarik ke vokasi dan dimasukan lapangan pekerjaan," jelas Menteri Airlangga pada Rakornas 2019, Rabu (13/11/2019), di Sentul, Jawa Barat.
Pemerintah pun berjanji akan menalangi pembiayaan segala pelatihan, baik yang singkat seperti pelatihan barista, maupun pelatihan coding yang notabene mahal.
Anggaran yang tersedia mencapai Rp 10 triliun pada APBN 2020.
"Pelatihan misalnya untuk kegiatan seperti coding yang waktunya lama, lebih dari tiga bulan, biayanya tinggi jadi pemerintah akan menyiapkan," ujar Airlangga.
Jenis pelatihan yang disampaikan Menteri Airlangga juga berbeda dari ucapan pendahulunya.
Menko Perekonomian sebelumnya, Darmin Nasution, menyebut latihan yang tersedia hanya level barista saja.
Kegiatan Kartu Pra Kerja dibagi oleh tiga jenis, yakni Skilling, Upskilling, dan Re-skilling.
Pelatihan Re-skilling (penggantian skill) akan diutamakan bagi mereka yang terkena PHK.
Pemerintah pun akan mencari tempat-tempat usaha atau balai pelatihan yang bisa dilibatkan program ini.
Pihak Pemerintah Daerah pun diminta untuk melakukan sertifikasi.
"Tentunya peran gubernur, walikota, membantu mensertifikasi pelatihan yang eligible until program ini," ucap Airlangga.
Pengantin Baru
Satu di antara calon penerima Kartu Pra Kerja berisi saldo uang Rp 7,6 juta adalah pengantin baru kategori miskin.
Namun, tak sekadar pengantin baru dan masuk kategori miskin saja.
Ternyata, pemerintah nantinya mewajibkan pengantin baru itu mengikuti program sertifikasi nikah.
Setelah mereka mengikuti program tersebut, mereka bisa mendapatkan kartu Pra Kerja yang rencananya dibagikan Maret 2020.
Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko-PMK) menyampaikan itu pada saat pulang kampung ke Kota Malang.
“Kemarin waktu rapat terbatas sudah diputuskan oleh Pak Presiden (Jokowi) bahwa nanti yang mengoordinasi adalah Pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartato,” ujar Muhajdir Effendy kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (30/11/2019).
Ia menjelaskan pemberian Kartu Pra Kerja kepada para pengantin baru ini masuk ke dalam program sertifikasi nikah.
Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja.
“Jadi Kartu Pra Kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para pengangur.
Uang (yang ada di dalam kartu) itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,” katanya.
Tak hanya pekerjaan ikut orang, ternyata kartu Pra Kerja juga bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri alias, para pencari kerja membikin usaha.
Untuk mendirikan usaha, para penerima kartu Pra Kerja akan mudah mendapatkan akses permodalan dari program kredit usaha rakyat (KUR).
Pemerintah akan menhubungkan pengguna kartu Pra Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Jadi nanti untuk mereka yang bergerak di dunia usaha, dalam rancangannya itu diarahkan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan akses KUR.
Karena itu hal ini juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM,” ujarnya.
Muhadjir menyebut pemberian Kartu Pra Kerja kepada para pengantin baru ini akan direalisasikan Maret 2020.
Hingga kini katanya, rancangan perihal Kartu Pra Kerja sedang digodok.
“Kalau permintaan pak Presiden, Maret ini sudah bisa dilaksanakan,” tutup dia.
Bukan Menggaji Pengangguran
Kartu Pra Kerja dikenalkan Jokowi saat kampanye pencalonan di Pilpres 2019 lalu.
Saat itu, Jokowi memberikan penjelasan mengenai dana insentif untuk pemegang kartu Pra Kerja yang nantinya akan diluncurkan.
Menurut Jokowi, insentif tersebut bukan berarti memberikan gaji kepada pengangguran.
"Bukannya memberikan gaji pada yang nganggur. Jadi kalau ada isu itu harus bisa jawab," ujar Jokowi saat menjadi pembicara dalam Festival Satu Indonesia di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2019)
Menurut Jokowi, kartu Pra Kerja diberikan bagi anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja.
Melalui kartu ini, para lulusan sekolah bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan atau vocational training.
Dengan begitu, lulusan sekolah atau perguruan tinggi bisa memiliki keterampilan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan.
Menurut Jokowi, pemilik kartu tersebut mendapatkan dana insentif.
Namun, waktunya terbatas, sekitar 6-12 bulan.
"Ada insentif, tapi dalam kurun waktu tertentu. Ini untuk memacu supaya pemegang kartu ini bisa lebih semangat mendapatkan kerja.
Bukan berikan gaji pada yang nganggur," kata Jokowi. (*)
